Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 Bahas Tata Kelola dan Perlindungan Data Pemilih

Pangkalan Kerinci - Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengikuti kegiatan Serial Diskusi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2: Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026). Pada sesi pertama, diskusi mengangkat tema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih dengan menghadirkan Ilham Saputra, Anggota KPU RI periode 2017–2022, dan Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, Guru Besar Hukum Siber dan Perlindungan Data Pribadi Universitas Padjadjaran.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara akurat dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. “Setiap tindakan atas data pemilih memerlukan dasar hukum, bukti, dan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Ilham Saputra dalam pemaparannya menjelaskan bahwa persoalan data pemilih bukan sekadar masalah administrasi, melainkan bagian dari infrastruktur demokrasi. Ia menyoroti berbagai persoalan, seperti data ganda, data tidak valid, perpindahan domisili, serta belum optimalnya verifikasi lapangan. “Data adalah infrastruktur demokrasi,” ungkap Ilham.

Sementara itu, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi menekankan pentingnya penerapan prinsip perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ia menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi sesuai kewenangannya. “Bukan berarti data pribadi tidak bisa diproses. Boleh diproses, tetapi ada aturannya,” jelasnya.

Bagi Bawaslu Kabupaten Pelalawan, materi ini menjadi penguatan dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih, khususnya dalam mencermati potensi data ganda, ketidaksesuaian administrasi, perubahan status kependudukan, serta memastikan setiap saran perbaikan didukung bukti yang jelas. Selain itu, kerahasiaan dan keamanan data pemilih harus tetap dijaga dalam setiap proses pengawasan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten Pelalawan semakin memperkuat kapasitas pengawasan guna memastikan data pemilih yang akurat, hak pilih masyarakat terlindungi, serta pengelolaan data pribadi dilakukan secara aman dan bertanggung jawab menuju Pemilu 2029.