Bawaslu Pelalawan Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama BEM ITP2I, Perkuat Peran Mahasiswa dalam Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pelalawan melaksanakan kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITP2I Kabupaten Pelalawan pada Kamis, 9 April 2026, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara penyelenggara Pemilu dan kalangan mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Rida Nur Kisawan menyampaikan sejumlah pandangan terkait perkembangan sistem kepemiluan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal merupakan keputusan yang telah final dan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu, ia juga menyoroti adanya dinamika perdebatan mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait Pemilihan Gubernur dan Bupati oleh rakyat.

“Momentum Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi di Indonesia, sehingga seluruh elemen masyarakat harus turut berperan dalam menjaganya,” ujarnya.

Sementara itu, Syakir Hamdani menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dan agen kontrol (agent of control). Ia menyampaikan bahwa civitas akademika memiliki posisi strategis dalam mendukung tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

“Kita memiliki peran yang sama dalam mewujudkan demokrasi, baik melalui pengkajian, penelitian, maupun menulis di media sebagai bentuk kontribusi nyata,” jelasnya.

Selanjutnya, Bambang Sugi Hartono menyampaikan bahwa Bawaslu terus berupaya melakukan pengawasan pasca tahapan Pemilu dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pemuda.

“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan luas dari penyelenggara, mahasiswa, dan OKP dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam menyikapi isu-isu demokrasi di Indonesia, terutama di Kabupaten Pelalawan.

Dari sisi mahasiswa, disampaikan bahwa peran pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tetapi juga oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal jalannya demokrasi.

“Mahasiswa juga memiliki peran sebagai pengawas, tidak hanya Bawaslu. Selain itu, pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi demokrasi di Kabupaten Pelalawan serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas dapat terus terwujud.